TIU

2, 5, ..., 11, 14

• 8

• 6

• 7

• 3

Klarifikasi =

• permintaan

• pengaturan

• penjelasan

• penentuan

Konvensi =

• kesepakatan

• perundingan

• Musyawarah

• perpindahan

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….

• 10 November 2001

• 10 Agustus 2002

• 18 Agustus 2000

• 10 November 2002

Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….

• Pasal 28A

• Pasal 28B

• Pasal 28E ayat (3)

• Pasal 28E ayat (1)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….

• mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

• memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

• menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada …

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Agung (MA)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?

• 20 hari

• 30 hari

• 60 hari

• 90 hari

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

• Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.