AKHIR SEMESTER GANJIL KELAS 7

Untuk memenuhi janji Jepang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal berapakah di umumkan bentuknya BPUPKI ….

• 1 Maret 1945

• 1 April 1945

• 1 Mei 1945

• 1 Juni 1945

Tokoh

1. Ir.Soekarno 4. Mr.Moh .Yamin

2. RP.Soeroso 5. Mr. Soepomo

3. Drs.Moh.Hatta 6. Mr.A.A Maramis

Berdasarkan tabel tersebut yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama adalah ….

• (1),(3) dan (4)

• (1),(4) dan (5)

• (2),(3) dan (4)

• (2),(4) dan (5)

BPUPKI mengadakan sidang pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang….

• dasar negara

• bentuk negara

• lambang negara

• lembaga Negara

Rumusan Dasar Negara Pancasila yang resmi dan sah terdapat dalam ….

• Piagam Jakarta

• Ketetapan MPR

• Keputusan Presiden

• Pembukaan UUD 1945

5. Sebagai siswa dan generasi muda harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara dengan cara….

• memanfaatkan kemerdekaan untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya

• mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik

• menikmati kemerdekaan dengan sepuasnya

• mempersiapkan diri menggalang kekuatan untuk menyerang bangsa yang pernah menjajah

Aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia sering disebut ….

• hukum

• tatatertib

• norma

• adat istiadat

Norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan dosa adalah pengertian dari ….

• norma hukum

• norma kesusilaan

• norma kesopanan

• norma agama

Norma kesusilaan bersumber dari ….

• kebiasaan dalam masyarakat

• hati nurani

• kitab suci

• pertaturan perundang-undangan

Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat ….

• dikucilkan masyarakat

• merasakan penyesalan

• mendapat hukuman denda

• mendapat hukuman penjara

10. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan masyarakat ialah ….

• menghindari terjadinya konflik

• memberi sanksi bagi yang melanggar

• membatasi hak-hak warga Negara

• mengatur tata kehidupan masyarakat