TRY OUT - PPKN PPGDJ SD

Manakah ketentuan di bawah ini yang kurang tepat menurut peraturan perundangundangan RI :

• A. Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perpu) berkedudukan sama dengan UU.

• B. Perpu berkedudukan lebih rendah dari UU karena berbentuk peraturan pemerintah.

• C. Peraturan daerah tetap harus berdasar dan tidak bertentangan dengan aturan UU.

• D. Hak menguji materiil UU apakah sesuai dengan UUD merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

• E. Hak menguji materiil peraturan pemerintah apakah sesuai dengan UU merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung

Keterlibatan organisasi massa dalam melakukan sweeping langsung terhadap tempat hiburan malam merupakan :

• A. Kontrol positif masyarakat terhadap pelaksanaan hukum

• B. Bentuk kepedulian positif untuk menertibkan lingkungan

• C. Tindakan warga negara yang melampaui tanggung jawab dan kewenangannya

• D. Bentuk kongkrit bantuan terhadap polisi dan pemda

• E. Bantuan bagi polisi pamong praja yang tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kerja

Ketentuan Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur penting yang berbeda namun harus ada dalam negara hukum, yaitu ….

• A. Adanya bentuk aturan dan jelasnya bunyi aturan

• B. Substansi material dan semangat penyelenggara negara yang jujur

• C. Adanya norma material yang mengatur hubungan pemerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat) dan aturan formal yang jelas dan pasti.

• D. Adanya kejelasan bunyi aturan yang mengatur hubungan yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat) dan aturan formal yang jelas dan pasti.

• E. Kemauan penyelenggara negara yang baik dan hakim yang jujur

Contoh yang menunjukkan kelemahan penegakan HAM di Indonesia antara lain

• A. Pemahaman hukum warga negara yang masih lemah, pengetahuan yang minim tentang lembaga penegakan HAM di Indonesia, serta partisipasi masyarakat yang kurang.

• B. Makin kuatnya tim penasihat hukum yang terlibat

• C. Kuatnya tekanan lembaga internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia

• D. Tidak adanya lembaga swadaya masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat

• E. Tidak terjaminnya perlindungan warga yang melaporkan pelanggaran HAM karena peraturan yang berpihak pada pemerintah

Perilaku yang bukan merupakan perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa….

• A. Fanatik terhadap kebenaran agama yang dianutnya

• B. Negara melindungi warganegara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya

• C. Melakukan sweeping terhadap praktek ibadah yang tidak sesuai dengan akidah

• D. Toleransi terhadap keyakinan dan agama orang lain

• E. Peraturan harus berlandaskan dan bersumber pada ketentuan agama

Asas yang tidak dianut dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dan Amandemen adalah

• A. Sentralisasi

• B. Desentralisasi

• C. Federal

• D. Dekonsentrasi

• E. Otonomi daerah

Tujuan keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai:

• A. Pedoman, arah, aturan benar salah, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur dan tenteram.

• B. Upaya mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat .

• C. Upaya meningkatkan kerukunan antar warganegara.

• D. Aturan yang membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang.

• E. Upaya mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati.

Dengan makin kuatnya arus globalisasi yang berkembang di seluruh dunia, maka sikap yang salah dalam menghadapi arus globalisasi adalah ….

• A. menjunjung tinggi nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

• B. Mengikuti gaya hidup negara lain karena tanpa mengikuti trend negara maju maka kita akan menjadi bangsa yang ketinggalan jaman dan tidak berbudaya

• C. Menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda.

• D. Meng”update” kemampuan keprofesionalannya sesuai dengan perkembangan

• E. Memperkuat kepribadian yang berlandaskan Pancasila.

Akhir-akhir ini berbagai peristiwa sosial terjadi karena dipicu oleh informasi hoax yang datang dari media sosial. Sikap kita sebagai pendidik PKn dalam menghadapi isu-isu yang berkembang saat ini adalah …

• A. menghindarkan siswa kita mengakses isu peristiwa seperti ini karena dapat menimbulkan perpecahan bangsa

• B. membiarkan siswa mengakses informasi tersebut tanpa ikut terlibat karena yang ditangani sekolah adalah bidang pendidikan, sedangkan urusan politis adalah tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat.

• C. mengabaikan polemik masyarakat yang tidak terkait dengan pembelajaran PKn

• D. menjadikannya untuk pengembangan materi PKn dengan membekali analisis kritis siswa

• E. melarang siswa melihat peristiwa yang melibatkan orang dewasa yang belum bisa dipahami penalaran siswa sekolah dasar

Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang melibatkan lembaga pemerintah adalah :

• A. Adanya perlindungan dalam UUD 1945 dan Amandemen tentang HAM

• B. Disahkannya Undang - undang yang mengatur misalnya UU No 39 /1999 tentang HAM, UU NO. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

• C. Disahkannya aturan hukum tentang HAM seperti Keppres Nomor 181 /1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

• D. Dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM (Komnas HAM, KNPA dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

• E. Dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang memantau pelanggaran HAM