Kejaksaan Republik Indonesia

Front

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Back

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Front

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh.

Back

Semua bagian ini tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan penuntutan.

Front

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

Back

Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan perlindungan kepentingan umum.

Front

Kejaksaan R.I. harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka.

Back

Ini berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Front

Fungsi Kejaksaan R.I. mencakup penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum.

Back

Ini termasuk pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.

Front

Kejaksaan R.I. memiliki peran dalam penegakan hukum di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Back

Peran ini juga mencakup perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia.

Front

Kejaksaan berperan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Back

Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Front

Kejaksaan melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan di bidang pidana.

Back

Mereka juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Front

Kejaksaan dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Back

Ini dilakukan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Front

Kejaksaan berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

Back

Mereka juga berperan dalam pencegahan penyalahgunaan agama.